5 Koruptor yang Hukumannya Ditambah Artidjo Alkostar – Mantan Hakim Agung Artidjo Alkostar (Artidjo Alkostar) meninggal dunia pada Minggu (021/2/28) hari ini. Ketika menjadi hakim, saat masih menjabat di Mahkamah Agung, dia adalah orang yang paling khawatir akan korupsi.

5 Koruptor yang Hukumannya Ditambah Artidjo Alkostar

Sumber : batam.tribunnews.com

christmasarchives – Ketika palu hakim ada di tangan Artidjo, oknum koruptor tidak berharap mendapat keringanan hukuman, melainkan mendapat hukuman yang lebih berat.

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Hak Asasi Manusia Mahfud MD melalui akun Twitternya Minggu (28/2/2021) mengatakan Artidjo adalah sosok penegak hukum yang penuh integritas.

Sejak karirnya di Massachusetts pada tahun 2000, setidaknya belasan penjahat telah menerima hukuman tambahan dari Artidjo.

Berikut ini Daftar Koruptor yang Hukumannya Ditambah Artidjo Alkostar :

1. Anas Urbaningrum

Sumber : wartaekonomi.co.id

Mantan ketua umum Partai Demokrat itu divonis korupsi dalam proyek pembangunan Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Sekolah Nasional (P3SON) Hambalang 2010-2012.

Menurut Kompas.com, pada 1 Oktober 2020, hukuman pertama yang dijatuhkan kepada Anas adalah 8 tahun penjara dan denda Rp 300 juta, merupakan anak perusahaan yang sudah 3 bulan penjara.

Setelah itu, Anas mengajukan kasasi. Pada Februari 2015, majelis hakim banding memutuskan Anas divonis 7 tahun penjara, atau kurang dari 1 tahun hukuman tingkat pertama.

Meski dengan hukuman yang lebih ringan terhadap Anas, ia justru mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Di sana, ia bertemu Artidjo Alkostar (Artidjo Alkostar). Lamaran Anas ditolak.

Majelis hakim pengujian yang dipimpin oleh Artidjo Alkostar sebenarnya menghukum mantan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) itu dengan hukuman penjara 14 tahun.

Belakangan, hukuman yang seharusnya dijalani Anas dikurangi 14 tahun dari hukuman yang semestinya diajukan untuk peninjauan kembali, yaitu dari 14 tahun menjadi 8 tahun.

Hakim PK yang diketuai Sunarto diputuskan oleh majelis hakim Andi Samsan Nganro dan Mohammad Askin pada Rabu (30/9/2020).

Baca juga : Daftar Kecelakaan Kapal Tak Terlupakan oleh Sejarah

2. Atut Chosiyah

Sumber : metro.tempo.co

Mahkamah Agung menaikkan hukuman mantan Gubernur Banten Atut Chosiyah dari empat tahun menjadi tujuh tahun.

Pada Senin (23 Februari 2015), Anggota Panitia Perkara Mahkamah Agung Jakarta Krisna Harahap membenarkan bahwa permohonan Ratu Atut ditolak dan dijatuhi hukuman tiga tahun penjara.

Senada, mantan anggota DPP Susi Tur Andayani dan Atut Chosiyah mendapat hukuman yang sama, yakni tujuh tahun penjara.

Sebelumnya, MA juga menolak kasasi yang diajukan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar, sehingga putusan tersebut berlaku seumur hidup.

Krishner mengatakan bahwa keputusan untuk mencabut putusan asli dibuat oleh tiga majelis berbeda, termasuk emas Articio Alcosta, Krishna Harapp, Surakmin, MS Luum dan Mohamed Ass.

Dia menjelaskan, mereka yang memberi atau berjanji mengabaikan tugas dan kewajibannya sebagai pengawal utama konstitusi juga akan dihukum.

Pada tingkat pertama, Atut dijatuhi hukuman 4 tahun penjara dan denda 200 juta rupee, dan dijatuhi hukuman 5 bulan penjara karena dia dihukum karena memberikan 1 miliar rupee kepada Akil, Ketua Mahkamah Konstitusi saat itu. Mochtar melalui pengacaranya Susi Tur Andayani.

Uang tersebut digunakan untuk memenangkan gugatan yang diajukan pasangan Amir Hamzah dan Kasmin.

Putusan ini kurang dari permintaan tim jaksa KPK, yakni 10 tahun penjara dan denda 250 juta rupiah, serta kurungan lima bulan.Pada saat yang sama, Susi awalnya divonis lima tahun penjara dan satu tahun penjara. di penjara. Ia divonis 3 bulan penjara dan denda Rp 150 juta.

3. Luthfi Hasan Ishaaq

Sumber : beritasatu.com

Mahkamah Agung menaikkan hukuman mantan ketua Partai Keadilan Sejahtera Luthfi Hasan Ishaaq dari 16 tahun menjadi 18 tahun. Dalam putusan kasasi, Mahkamah Agung juga membatalkan hak politik Luthfi untuk dipilih menjadi pejabat publik.

Putusan pencabutan putusan semula telah dikeluarkan pada Senin (15/9/2014) Ketua majelis hakim semula, Ketua MA Artidjo Alkostar, dan anggota MA M Askin dan MS Lumme bersama-sama mengeluarkan putusan pencabutan tersebut. penilaian asli.

Sebagai anggota DPR, Lutfi terbukti memiliki hubungan dagang dengan menggunakan hak pilih untuk mendapatkan reward atau remunerasi dari pengusaha daging sapi.

Fakta membuktikan bahwa ia telah menerima jaminan senilai Rp 40 miliar dari PT Indoguna Utama, sebagian di antaranya Rp1,3 miliar, diperoleh melalui Ahmad Fathanah.

Artidjo Alkostar, Ketua Divisi Kriminal Mahkamah Agung dan Ketua Komite Banding Luf, mengatakan bahwa perilaku Luf sebagai anggota Partai Progresif Demokratik telah merusak kepercayaan masyarakat dengan berpartisipasi dalam hubungan dagang.

Aticio mengatakan: “Perilaku tergugat sebagai anggota Republik Demokratik Rakyat yang terlibat transaksi telah merusak kepercayaan mayoritas masyarakat, terutama tergugat yang memilih menjadi pemilih di DPR.”

Artidjo mengatakan, majelis pembatalan menolak pembatalan terdakwa karena hanya mengulangi fakta yang dikemukakan di persidangan tingkat pertama dan kasasi.

Mahkamah Agung menyetujui putusan asli jaksa penuntut. Putusan tersebut memiliki kekuatan hukum tetap, sama seperti jaksa KPK, yaitu 10 tahun penjara dan 8 tahun penjara karena tindak pidana pencucian uang.

Artidjo mengungkapkan dalam musyawarahnya, tim peninjau menilai fakta peradilan (pengadilan korupsi dan PT DKI Jakarta) tidak mempertimbangkan hal-hal yang berbelit-belit (onvoldoende gemotiveerd) yang disyaratkan dalam Undang-Undang Acara Pidana 197 (KUHAP) dalam undang-undang.

Yang meresahkan, Luthfi sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melakukan hubungan dagang dengan menggunakan hak pilih untuk memungut biaya. Tindakan Lutfi menjadi ironi demokrasi. Sebagai wakil rakyat, ia tidak melindungi dan memperjuangkan nasib peternak sapi negara.

Attico mengatakan: “Hubungan transaksi antara tergugat sebagai anggota legislatif dan pedagang daging Maria Elizabeth Lehman adalah korupsi politik karena dilakukan oleh terdakwa dalam posisi kekuasaan politik dan karenanya merupakan kejahatan serius.”

Sebelumnya, Luthfi divonis 16 tahun penjara oleh Pengadilan Korupsi Jakarta. Dia dihukum karena korupsi dan pencucian uang.

Pengadilan korupsi juga menjatuhkan denda tambahan sebesar 1 miliar rupee kepada anak perusahaan dengan hukuman penjara satu tahun. Terkait kasasi, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta hanya menetapkan jangka waktu denda subsider, dari satu tahun hingga enam bulan penjara.

4. Angelina Sondakh

Sumber : liputan6.com

Pengacara Angelina Sondakh, Teuku Nasrullah, menilai keputusan Mahkamah Agung yang mencabut hukuman kliennya sangat tidak tepat. Nasrallah mengatakan, seharusnya Mahkamah Agung tidak mengambil keputusan yang hanya memuaskan publik.

Saat berkunjung ke Capitol, Kamis (21/11/2013), Nasrullah mengatakan: “Putusan itu penuh dengan ketidakbenaran. Secara umum, putusan yudisial seharusnya tidak hanya mendapat tepuk tangan.” Menurut Nasrullah, dari awal, kesalahan Angie mengacu pada hard drive eksternal milik Yulianis, mantan wakil direktur keuangan Permai Group.

“Konon mereka (Permai Group) menghabiskan total Rp 32 miliar. Uang ini dibelanjakan untuk DPR, bukan Anji. Bahkan ada yang pergi ke parpol lain. Bagaimana Angie membayar uang itu sekarang.”

Nasrallah mengatakan, pihaknya akan melakukan konsultasi lebih lanjut dengan Angie. Ia tidak menutup kemungkinan Angie mengajukan pemantauan kembali( PK), sebab vonis MA dinilai amat keliru.

Lebih berat

Mahkamah Agung memperkuat putusannya terhadap Anji atas kasus korupsi Kementerian Pendidikan dan Pemuda Olahraga. Mantan WNI tersebut divonis 12 tahun penjara, 4 bulan 6 bulan penjara, dan denda Rp 500 juta.

Tim pencabutan juga menjatuhkan sanksi lain, termasuk ganti rugi sebesar Rp 12,58 miliar dan ganti rugi 2,35 juta dolar AS (sekitar 27,4 miliar rupiah). Sebelumnya, baik Pengadilan Tipikor maupun Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tidak memberikan kompensasi kepadanya.

Putusan tersebut dipimpin oleh Ketua Badan Reserse Kriminal MA MA Artidjo Alkostar beserta hakim anggota MS Lumme dan Mohammad Askin yang dibuat oleh tim pemidanaan, Rabu (20 November 2013).

Angie dijerat pasal 12a UU Tipikor. Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Tipikor dan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang menyatakan bahwa Anji melanggar Pasal 11 undang-undang tersebut.

Menurut pendapat majelis banding, Anji dinilai aktif meminta dan menerima dana terkait proyek Kementerian Pendidikan dan Kementerian Pemuda dan Olahraga. “Terdakwa aktif meminta Mindo Rosalina Manulang membayar 7% dari nilai proyek.

Disepakati untuk memberikan 50% dari 50% (biaya penanganan) kepada tergugat pada saat pembahasan anggaran, dan 50% (biaya) kepada tergugat ketika menerbitkan DIPA. Dia (tergugat) begitu aktif membedakan antara Pasal 11 dan Pasal 12a, “kata Artidjo.

Menurut Artidjo, panitia peninjau juga mempertimbangkan peran aktif Angie dalam kick-off meeting dan memperkenalkan Mindo kepada Harris Iskandar, Direktur Direktorat Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional, dalam rangka mendorong perubahan anggaran Kementerian Pendidikan Nasional. Pendidikan Nasional.

Baca juga : Fakta Terkait Kasus Korupsi Bansos Covid-19

5. Akil Mochtar

Sumber : news.detik.com

Akil Mochtar, mantan hakim ketua Mahkamah Konstitusi, divonis kasus suap sengketa pemilu. Akil dijatuhi hukuman penjara seumur hidup karena dicurigai melakukan korupsi, dan ia dianugerahi penghargaan terkait penyelenggaraan 10 kasus sengketa pemungutan suara (pilkada) dan pencucian uang oleh Mahkamah Konstitusi.

Dalam dakwaan pertama, ternyata Akil telah menerima suap terkait empat dari lima sengketa pemilu, yakni Pilkada Kabupaten Gunung Mas (Rp 30 miliar), Kalimanian Kalimantan (Rp30 miliar), dan Banten.

Lebak Pilkada, Pilkada Empat Lawang (10 milyar rupiah dan 500.000 dollar AS), dan Pilkada (sekitar 3 milyar rupiah) di Palembang. Setelah Mahkamah Agung menolak untuk mengajukan banding, Aguirre dijatuhi hukuman penjara seumur hidup.